ANALISIS HUKUM SURAT KETERANGAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA (IMTN) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

Authors

  • Suhadi
  • Mulyati Universitas Balikpapan

Keywords:

Izin Membuka Tanah Negara, Surat Keterangan, Analisis Yuridis

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada aspek yuridis tentang makna, substansi dan kewenangan negara atas sumber daya alam khususnya tanah, serta penjabarannya dalam peraturan perundang-undangan khususnya terhadap kewenangan mengatur, mengurus dan menguasai penguasaan hak atas tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan konsepsi hukum hak menguasai negara atas tanah di Indonesia dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian hasil penelitian. Surat keterangan IMTN dapat dikategorikan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pada huruf m Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, karena IMTN termasuk bukti tertulis berupa izin yang merupakan suatu legalitas berbentuk dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yaitu kecamatan sesuai dengan kewenangan secara delegasi, sehingga IMTN sebagai inovasi adalah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum sebagai alas hak pengganti segel tanah, karena segel tanah yang telah dimohonkan akan diambil dan disimpan oleh kecamatan untuk dipelihara.

Downloads

Published

2021-01-20

How to Cite

Suhadi, & Mulyati. (2021). ANALISIS HUKUM SURAT KETERANGAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA (IMTN) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA . Journal De Facto, 7(2), 236–257. Retrieved from http://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/91

Issue

Section

Artikel